JAKARTA - Pemerataan akses listrik kembali menjadi sorotan pemerintah di tengah meningkatnya kebutuhan energi nasional. Meski rasio elektrifikasi Indonesia terus membaik, masih terdapat ribuan wilayah yang belum menikmati aliran listrik.
Kondisi ini mendorong Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan tegas kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mempercepat pemerataan listrik hingga ke pelosok.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa hingga saat ini masih terdapat ribuan desa dan dusun di Indonesia yang belum teraliri listrik.
Fakta tersebut menjadi perhatian serius pemerintah, mengingat listrik merupakan kebutuhan dasar yang berpengaruh langsung terhadap kualitas hidup masyarakat.
Arahan Presiden untuk Pemerataan Listrik
Bahlil menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi agar seluruh desa dan dusun yang belum berlistrik dapat teraliri listrik dalam beberapa tahun ke depan.
Target tersebut ditetapkan sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerataan pembangunan dan keadilan sosial di seluruh wilayah Indonesia.
"Arahan dari Bapak Presiden Prabowo bahwa sampai dengan 2029-2030 semua desa-desa, dusun-dusun yang jumlahnya 5.700 dan 4.400 itu harus semua listriknya sudah ada. Kehadiran listrik itu sebagai bentuk keadilan sosial," ujar Bahlil.
Menurut Bahlil, kehadiran listrik tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur semata. Lebih dari itu, listrik merupakan simbol kehadiran negara dalam memastikan hak dasar masyarakat terpenuhi, terutama bagi mereka yang tinggal di wilayah terpencil dan tertinggal.
Ia menegaskan bahwa pemerataan listrik akan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dalam beberapa tahun ke depan, sejalan dengan visi Presiden untuk memperkuat pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.
Program Listrik Desa Terus Dipercepat
Sebagai bagian dari strategi mencapai target tersebut, pemerintah terus menggenjot Program Listrik Desa. Bahlil melaporkan bahwa sepanjang 2025, program ini telah direalisasikan di ribuan lokasi di berbagai daerah.
Berdasarkan data Kementerian ESDM, Program Listrik Desa pada 2025 telah dilaksanakan di 1.516 lokasi dan menjangkau puluhan ribu pelanggan baru. Program ini menjadi salah satu instrumen utama untuk meningkatkan rasio elektrifikasi nasional dan mengurangi kesenjangan antarwilayah.
"Pada tahun ini kita sudah mengerjakan kurang lebih sekitar 1.500 lebih titik yang kita lakukan terobosan," kata Bahlil.
Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan program tersebut tidak selalu mudah, mengingat tantangan geografis Indonesia yang sangat beragam. Banyak desa dan dusun yang berada di wilayah pegunungan, kepulauan, atau daerah dengan akses transportasi terbatas, sehingga membutuhkan solusi khusus dalam penyediaan listrik.
Meski demikian, pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan terobosan agar hambatan tersebut dapat diatasi. Berbagai skema penyediaan listrik, termasuk pemanfaatan energi terbarukan, terus dipertimbangkan untuk menjangkau wilayah-wilayah yang sulit diakses jaringan listrik konvensional.
Listrik Sebagai Wujud Keadilan Sosial
Bahlil menekankan bahwa penyediaan listrik memiliki makna strategis dalam pembangunan nasional. Menurutnya, listrik bukan hanya soal penerangan, tetapi juga membuka akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kegiatan ekonomi masyarakat.
Dengan adanya listrik, masyarakat di desa dan dusun terpencil dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup. Anak-anak dapat belajar dengan lebih baik, fasilitas kesehatan dapat beroperasi secara optimal, dan pelaku usaha kecil memiliki peluang untuk berkembang.
Bahlil menilai bahwa ketimpangan akses listrik dapat memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah memandang pemerataan listrik sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Ia juga menegaskan bahwa upaya ini sejalan dengan amanat konstitusi, di mana negara berkewajiban memastikan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali.
Konsumsi Listrik Nasional Terus Meningkat
Seiring dengan bertambahnya wilayah yang teraliri listrik, konsumsi listrik nasional juga menunjukkan tren peningkatan. Bahlil mengungkapkan bahwa konsumsi listrik per kapita di Indonesia mengalami kenaikan sepanjang 2025.
"Ini konsumsi listrik per kapita. Sekarang konsumsi listrik per kapita kita 2024 itu 1.411 KWh. 2025 itu naik menjadi 1.584 kWh," terang Bahlil.
Peningkatan konsumsi listrik ini mencerminkan bertumbuhnya aktivitas ekonomi dan meningkatnya kebutuhan energi masyarakat. Pemerintah menilai tren tersebut sebagai sinyal positif, sekaligus tantangan untuk memastikan pasokan listrik tetap andal dan berkelanjutan.
Bahlil menyatakan bahwa Kementerian ESDM akan terus menjaga keseimbangan antara peningkatan konsumsi listrik dan kemampuan sistem ketenagalistrikan nasional. Hal ini mencakup penguatan infrastruktur, peningkatan kapasitas pembangkit, serta pengembangan energi baru dan terbarukan.
Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah berharap target pemerataan listrik dapat tercapai sesuai arahan Presiden. Upaya ini diharapkan tidak hanya menghadirkan terang di seluruh penjuru negeri, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan.