JAKARTA — Dalam upaya terus meningkatkan efektivitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Presiden Prabowo Subianto menekankan perlunya peningkatan disiplin prosedur dalam pelaksanaan program yang menyasar puluhan juta penerima manfaat di Indonesia.
Hal tersebut menjadi salah satu hasil evaluasi yang dilakukan pada pelaksanaan teknis MBG yang dipresentasikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, dalam konferensi pers yang digelar di sela-sela Retret Kabinet Merah Putih di Desa Bojongkoneng, Hambalang, Bogor, pada Selasa, 6 Januari 2026.
Prasetyo menjelaskan bahwa meskipun secara umum pelaksanaan MBG berjalan lancar, masih terdapat beberapa insiden yang menjadi perhatian. Catatan Badan Gizi Nasional (BGN) menunjukkan sekitar 15 insiden yang terjadi sepanjang bulan Desember 2025. Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo menekankan pentingnya peningkatan disiplin prosedur di lapangan agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.
Evaluasi dan Peningkatan Prosedur Lapangan
“Bapak Presiden menghendaki agar disiplin prosedur itu ditingkatkan semaksimal mungkin sehingga tidak boleh lagi terjadi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan,” ungkap Prasetyo, menyampaikan arahan dari Presiden.
Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa program yang telah menjangkau puluhan juta warga Indonesia dapat berjalan lebih efisien dan tepat sasaran, khususnya dalam pembagian dan distribusi makanan bergizi yang ditujukan untuk anak-anak, ibu hamil, serta kelompok rentan lainnya.
Sebagai langkah untuk memperbaiki tata kelola program, Prasetyo memastikan bahwa evaluasi teknis ini akan mencakup seluruh aspek pelaksanaan program, mulai dari perencanaan hingga distribusi bantuan makanan ke daerah-daerah yang membutuhkan. Selain itu, upaya ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa proses administrasi dan operasional tidak hanya lancar, tetapi juga memenuhi standar kualitas yang diharapkan.
Stabilitas Keuangan Program MBG
Meskipun ada beberapa catatan mengenai kelancaran prosedur di lapangan, Prasetyo menegaskan bahwa masalah anggaran bukanlah hambatan bagi kelanjutan dan perluasan program MBG. Untuk mendukung program ini pada tahun 2026, pemerintah Indonesia telah mengalokasikan dana yang sangat besar, yakni sekitar Rp335 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
“Kalau mengenai anggaran tidak ada masalah karena di dalam APBN 2026 sudah dialokasikan kurang lebih Rp335 triliun untuk program makan bergizi gratis,” ujar Prasetyo. Alokasi anggaran yang signifikan ini diharapkan dapat memperkuat implementasi program serta memastikan bahwa program MBG dapat terus berlanjut dan berkembang, memberikan manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan.
Pemerintah Fokus pada Perbaikan dan Perluasan MBG
Sementara itu, Presiden Prabowo juga mengungkapkan optimisme terkait keberlanjutan program ini. Dalam kesempatan sebelumnya, ia menyatakan bahwa MBG telah menunjukkan hasil yang menggembirakan, dengan 55 juta penerima manfaat pada tahun pertama pelaksanaan program. Meskipun demikian, Presiden juga menekankan pentingnya perbaikan terus-menerus dalam hal teknis dan tata kelola agar dapat menghindari potensi penyimpangan.
"Untuk usaha sebesar ini, pasti ada tantangan dan kekurangan. Tetapi secara objektif, bisa dikatakan bahwa kita 99,99% berhasil," ungkap Presiden Prabowo dengan keyakinan. Ia mengapresiasi kinerja pemerintah dan pihak-pihak terkait yang telah bekerja keras dalam mewujudkan MBG, meskipun tantangan dalam implementasinya tetap ada.
Tantangan dan Penyimpangan dalam Pelaksanaan MBG
Pada saat yang sama, Presiden juga tidak menutup mata terhadap potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program besar ini. Ia mengakui bahwa meskipun tingkat keberhasilan sangat tinggi, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam skala besar selalu ada ruang untuk perbaikan. Evaluasi yang dilakukan diharapkan bisa mengidentifikasi dan mengurangi potensi penyimpangan di masa depan.
Evaluasi ini juga mencakup aspek ketertiban administrasi serta pengawasan di lapangan, agar distribusi makanan bergizi dapat tepat sasaran, terutama di daerah-daerah yang terpencil dan sulit dijangkau. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa program ini tetap berjalan dengan semestinya, tanpa ada hambatan atau masalah yang dapat mengurangi efektivitasnya.
Kesiapan Pemerintah untuk Menghadapi Tantangan 2026
Prasetyo Hadi menegaskan bahwa meskipun ada beberapa catatan dan evaluasi, pemerintah Indonesia tetap optimis dalam melanjutkan program MBG pada tahun 2026. Pemerintah tidak hanya berfokus pada masalah teknis, tetapi juga pada perluasan dan pemanfaatan anggaran untuk meningkatkan cakupan penerima manfaat program.
Dengan dukungan anggaran yang cukup besar, pemerintah berharap dapat menjangkau lebih banyak masyarakat dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia, khususnya yang tergolong kelompok rentan.
Di tahun mendatang, program ini akan terus dievaluasi, dan langkah-langkah konkret akan diambil untuk memperbaiki pelaksanaan program di lapangan. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia melalui penyediaan makanan bergizi secara merata di seluruh pelosok tanah air.
Dengan fokus pada penguatan sistem dan peningkatan disiplin prosedur di lapangan, diharapkan program MBG dapat berjalan lebih efektif dan lebih efisien, dengan hasil yang lebih maksimal bagi masyarakat Indonesia. Pada akhirnya, Presiden Prabowo dan pemerintah berkomitmen untuk terus mengupayakan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan-kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka.
