JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat langkah cepat mereka dalam merespons bencana alam yang terjadi pada akhir tahun 2025.
Sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan di masa krisis, sebanyak 341 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah dialihkan menjadi dapur darurat. Keputusan ini diambil guna memastikan kebutuhan pangan bergizi tetap tercukupi bagi masyarakat yang terdampak banjir dan longsor di berbagai wilayah Indonesia.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa proses pengalihan tersebut merupakan bagian dari kesiapan BGN dalam menghadapi kondisi darurat. Dalam situasi bencana, SPPG tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi sehari-hari, tetapi juga memastikan ketahanan pangan di wilayah yang mengalami krisis.
341 Dapur SPPG Beralih Fungsi Jadi Dapur Darurat
Dadan Hindayana menjelaskan, pengalihan fungsi SPPG menjadi dapur darurat ini adalah langkah penting untuk mendukung masyarakat yang berada di wilayah bencana. “Dengan sumber daya yang ada, kami memastikan ketersediaan pangan bergizi bagi masyarakat yang terdampak bencana alam,” ujar Dadan Hindayana.
Pencatatan ini menegaskan bahwa BGN tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yang fokus pada pemenuhan gizi rutin masyarakat, tetapi juga sigap dalam merespons kebutuhan pangan dalam keadaan darurat. Dengan fleksibilitas yang dimiliki, BGN mengutamakan pelayanan yang dapat mengatasi masalah ketahanan pangan masyarakat yang terkena dampak bencana.
Dapur Darurat di Aceh Salurkan Ratusan Porsi Makanan Bergizi
Contoh nyata dari pengalihan ini terjadi pada 31 Desember 2025, di SPPG Mekar Ayu 2 yang terletak di Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Di lokasi ini, BGN menyalurkan 700 porsi Makanan Bergizi (MBG) untuk memenuhi kebutuhan makan para pengungsi akibat banjir dan longsor yang melanda wilayah tersebut.
Kepala SPPG Mekar Ayu 2, Gianfranca Geraldo Hendri KR, menjelaskan bahwa pada awalnya, distribusi MBG ditujukan untuk peserta didik. Namun, melihat kondisi pascabencana yang belum sepenuhnya pulih, BGN mengalihkan distribusi ke posko-posko pengungsian di Timang Gajah, mengingat kondisi darurat yang dihadapi oleh warga setempat.
“Awalnya, MBG kami salurkan kepada peserta didik, namun kondisi wilayah yang masih terpengaruh bencana mengharuskan kami untuk mengalihkan distribusi ke posko-posko pengungsi,” kata Gianfranca, menjelaskan penyesuaian distribusi yang dilakukan di lapangan. Setiap hari, porsi MBG yang disiapkan disesuaikan dengan kondisi di lapangan, seperti akses jalan yang terbatas dan ketersediaan bahan pangan.
Penyesuaian Menu dan Jumlah Porsi Sesuai Kondisi
Pada 30 Desember 2025, SPPG Mekar Ayu 2 di Aceh kembali mendistribusikan 700 porsi nasi dengan menu ikan tuna ke Posko Tunyang. Penyesuaian ini dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan bahan pangan dan keterbatasan akses jalan akibat dampak bencana. Oleh karena itu, menu dan jumlah porsi yang disiapkan setiap harinya sangat bergantung pada kondisi lapangan, termasuk bagaimana jalur distribusi bisa dijangkau dengan aman.
Selain itu, Gianfranca juga menegaskan bahwa pengalihan SPPG menjadi dapur darurat tidak hanya terjadi di Aceh. Di provinsi lain yang juga terkena dampak bencana, seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan beberapa wilayah lainnya, SPPG turut berperan menjadi dapur darurat yang siap menyalurkan pangan bergizi kepada masyarakat.
SPPG Jadi Pilar Ketahanan Pangan di Masa Darurat
Langkah BGN dalam mengalihkan 341 SPPG menjadi dapur darurat di masa bencana menunjukkan komitmen mereka dalam mendukung ketahanan pangan nasional, khususnya dalam kondisi darurat. Melalui pengalihan fungsi ini, BGN memastikan bahwa meskipun bencana terjadi, masyarakat yang terdampak tetap bisa mendapatkan asupan gizi yang dibutuhkan untuk bertahan hidup dan menjaga kesehatan mereka.
Bukan hanya sekadar distribusi makanan, BGN berusaha memastikan bahwa makanan yang diberikan memenuhi standar gizi yang baik dan layak konsumsi, sehingga dapat mendukung proses pemulihan tubuh pascabencana. Hal ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, tidak hanya dalam kondisi normal, tetapi juga saat bencana.
Menjaga Ketahanan Pangan di Tengah Krisis
Tanggap darurat seperti yang dilakukan oleh BGN ini merupakan model yang harus terus dikembangkan. Ketahanan pangan di wilayah terdampak bencana harus menjadi prioritas utama, mengingat dampak bencana alam tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga mengguncang stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat.
Dengan program-program yang fleksibel dan cepat tanggap seperti pengalihan fungsi SPPG ini, BGN berperan aktif dalam menjaga keberlanjutan ketahanan pangan nasional, meskipun di tengah situasi bencana yang tidak terduga.
“Ini adalah bagian dari upaya BGN untuk tidak hanya menjaga gizi masyarakat secara umum, tetapi juga untuk mendukung pemulihan pascabencana melalui penyediaan pangan yang cukup dan bergizi,” jelas Dadan Hindayana.
Ke Depan, Ketahanan Pangan Jadi Fokus Utama
Kegiatan ini juga menunjukkan bahwa ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan pangan pada masa-masa normal, tetapi juga saat darurat. Menghadapi bencana yang datang tiba-tiba, BGN harus memiliki kesiapan dan fleksibilitas untuk mengalihkan sumber daya mereka, termasuk SPPG, untuk menjamin bahwa kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi.
Ini adalah upaya nyata untuk memastikan bahwa setiap warga negara Indonesia, tanpa terkecuali, mendapatkan hak mereka atas pangan yang bergizi, bahkan di tengah situasi krisis.
Dengan langkah-langkah seperti ini, BGN telah menunjukkan peran pentingnya dalam memperkuat ketahanan pangan Indonesia, bukan hanya saat normal, tetapi juga dalam menghadapi tantangan yang lebih besar.
