JAKARTA - Ketersediaan beras nasional pada awal 2026 dinilai berada dalam kondisi sangat kuat dan aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Badan Pangan Nasional mencatat stok beras nasional mencapai 12,529 juta ton, meningkat signifikan dibandingkan awal tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan fondasi ketahanan pangan nasional yang semakin solid.
Jumlah stok tersebut mencerminkan kenaikan sebesar 49,12 persen dibandingkan awal 2025 yang berada di angka 8,402 juta ton. Lonjakan ini menjadi indikator keberhasilan pengelolaan produksi dan distribusi pangan nasional. Pemerintah menilai peningkatan stok ini memberikan ruang aman bagi stabilitas pasokan beras.
Stok beras awal 2026 tersebut tersebar di berbagai lini, mulai dari rumah tangga hingga sektor usaha. Distribusi yang merata ini memperkuat daya tahan pasokan di tingkat nasional. Dengan kondisi tersebut, kebutuhan masyarakat dinilai dapat terpenuhi secara berkelanjutan.
Cadangan Pemerintah dan Distribusi Nasional
Dari total stok yang tersedia, sebanyak 3,248 juta ton merupakan Cadangan Beras Pemerintah yang dikelola oleh Perum Bulog. Cadangan ini menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga di pasar. Keberadaan cadangan tersebut memperkuat kemampuan pemerintah dalam mengantisipasi dinamika kebutuhan.
Selain cadangan pemerintah, stok beras juga tersimpan di penggilingan, pedagang, serta sektor hotel, restoran, dan kafe. Penyebaran stok di berbagai sektor ini menunjukkan ekosistem pangan yang berjalan seimbang. Kondisi tersebut membuat rantai pasok beras lebih fleksibel dan adaptif.
“Ini berkat kerja keras para petani dan dukungan berbagai pihak,” kata I Gusti Ketut Astawa. Ia menyebut kondisi stok nasional saat ini patut disyukuri karena berada pada level yang sangat tinggi dan aman. Situasi ini mencerminkan sinergi yang baik antara produksi dan pengelolaan pangan.
Ketahanan Konsumsi Hingga Lima Bulan
Dengan stok awal 2026 mencapai 12,529 juta ton, kebutuhan beras nasional dapat terpenuhi hampir lima bulan ke depan. Perhitungan ini didasarkan pada asumsi konsumsi bulanan sebesar 2,591 juta ton. Artinya, pasokan beras nasional berada dalam posisi yang sangat mencukupi.
Badan Pangan Nasional menilai ketersediaan ini cukup untuk memenuhi konsumsi masyarakat tanpa tekanan berarti. Ketahanan stok ini memberikan kepastian bagi rumah tangga dan pelaku usaha pangan. Pemerintah optimistis kondisi ini mampu menjaga stabilitas hingga periode mendatang.
“Indonesia telah mencapai swasembada beras,” tambah Ketut. Ia menegaskan pemerintah tidak perlu melakukan impor beras konsumsi sepanjang 2026. Keyakinan ini didukung oleh data neraca pangan yang menunjukkan kekuatan stok nasional.
Kebijakan Tanpa Impor dan Dukungan Industri
Keputusan tidak melakukan impor beras konsumsi sejalan dengan Neraca Komoditas Tahun 2026. Pemerintah tidak menetapkan kuota impor baik untuk beras umum maupun bahan baku industri. Kebijakan ini menegaskan kepercayaan terhadap produksi dalam negeri.
Dalam mendukung kebutuhan industri, pemerintah mendorong optimalisasi beras pecah dan beras ketan pecah lokal. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah produk domestik. Selain itu, kebijakan ini juga membuka peluang pasar bagi hasil pertanian lokal.
Pendekatan tersebut dinilai mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan konsumsi dan kepentingan industri. Dengan memanfaatkan bahan baku lokal, ketergantungan terhadap impor dapat ditekan. Hal ini sekaligus memperkuat kemandirian pangan nasional.
Komitmen Jaga Petani dan Stabilitas Nasional
Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman menegaskan stok beras nasional aman hingga Ramadan dan Lebaran 2026. “Sekarang tanpa impor, stok kita lebih dari tiga juta ton, tertinggi sepanjang sejarah,” kata Amran. Ia menegaskan kondisi surplus ini memastikan tidak ada gangguan pasokan.
Amran menyampaikan bahwa pemerintah akan terus menjaga kesejahteraan petani pangan. Arahan Presiden Prabowo Subianto menjadi landasan dalam memastikan petani tidak mengalami kerugian. Petani diharapkan memperoleh penghidupan yang layak dari hasil kerja keras mereka.
“Petani dalam negeri tidak boleh rugi dan harus sejahtera,” pungkas Amran. Ia menekankan hasil produksi petani harus tersalurkan luas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Komitmen ini menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan jangka panjang.
