JAKARTA - Awal tahun 2026 membawa suasana yang relatif lebih tenang bagi petani di Nusa Tenggara Barat. 

Di banyak wilayah persawahan, pemupukan dapat dilakukan sejak hari pertama tahun berjalan. Ketersediaan pupuk bersubsidi di kios resmi menjadi penopang utama aktivitas tanam.

Pupuk bersubsidi dapat ditebus dengan persyaratan yang lebih sederhana. Petani cukup menunjukkan KTP atau kartu tani saat melakukan penebusan. Harga yang lebih murah setelah penyesuaian HET memberi kelegaan bagi biaya produksi.

Bagi petani kecil, kelancaran ini memiliki makna yang lebih luas. Ia menjadi penentu ritme tanam dan keberlanjutan produktivitas lahan. Ketika pupuk tersedia tepat waktu, potensi gagal tanam dapat ditekan.

Pupuk sebagai Fondasi Produksi

Pupuk memiliki peran krusial dalam sistem pertanian. Ketika distribusinya terganggu atau harganya melonjak, dampaknya merambat ke seluruh rantai produksi. Kondisi tersebut kerap berujung pada penurunan hasil panen.

Kelancaran awal tahun tidak serta-merta meniadakan persoalan lama. Tahun 2026 justru menjadi fase penting dalam tata kelola pupuk bersubsidi. Peralihan menuju sistem digital yang lebih ketat mulai diuji konsistensinya.

Di balik ketersediaan stok, pengawasan lapangan menjadi tantangan tersendiri. Sistem yang rapi di tingkat kebijakan belum tentu berjalan mulus di lapangan. Di sinilah pupuk bersubsidi menjadi instrumen kebijakan publik yang strategis.

Digitalisasi dan Ketimpangan Lapangan

Implementasi sistem digital penebusan pupuk melalui iPubers dan e-RDKK membawa perubahan signifikan. Petani terdaftar dapat menebus pupuk sesuai alokasi dan harga resmi. Secara konsep, sistem ini menjanjikan transparansi dan ketepatan sasaran.

Data penyaluran hingga akhir 2025 menunjukkan realisasi yang relatif tinggi. Ratusan ribu ton pupuk telah tersalurkan dan stok awal 2026 berada dalam kondisi aman. Penurunan HET juga memberikan ruang napas bagi petani.

Namun, data tersebut menyimpan cerita lain di lapangan. Di beberapa sentra produksi, kebutuhan pupuk belum sepenuhnya seimbang dengan alokasi. Ketimpangan ini terutama terlihat pada jenis pupuk tertentu.

Untuk pupuk NPK, persentase pemenuhan masih tertinggal dibandingkan urea. Ketika kebutuhan mendesak dan alokasi terbatas, ruang penyimpangan terbuka. Situasi ini menjadi titik rawan distribusi.

Sepanjang 2025, keluhan petani masih kerap muncul. Harga pupuk bersubsidi dijual melebihi HET dan distribusi tidak sesuai jumlah menjadi masalah berulang. Kelangkaan semu di tingkat pengecer juga masih ditemukan.

Kondisi tersebut menunjukkan digitalisasi belum sepenuhnya menutup celah di hilir. Sistem boleh rapi di layar, tetapi praktik lapangan tetap memerlukan pengawasan manusia. Tanpa itu, manfaat subsidi mudah tergerus.

Ujian Tata Kelola Subsidi

Tahun 2026 juga menjadi titik uji konsistensi kebijakan pupuk bersubsidi. Pemerintah menetapkan batasan lahan maksimal dua hektare bagi penerima. Komoditas prioritas juga ditetapkan untuk menjaga ketepatan sasaran.

Dari sisi kebijakan, langkah ini dinilai logis. Namun implementasi di lapangan membutuhkan ketelitian tinggi. Kesalahan pendataan berpotensi memicu ketimpangan alokasi.

Akurasi e-RDKK menjadi kunci utama. Data lahan, pola tanam, dan kebutuhan riil harus mencerminkan kondisi lapangan. Ketidaksesuaian data akan berulang setiap musim tanam.

Sosialisasi pupuk organik subsidi juga digencarkan menjelang 2026. Langkah ini menunjukkan perhatian terhadap keberlanjutan kesuburan tanah. Namun tingkat serapan pupuk organik masih relatif rendah.

Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan pola pemupukan membutuhkan edukasi berkelanjutan. Ketersediaan barang saja tidak cukup untuk mengubah kebiasaan. Pendampingan petani menjadi faktor penting.

Pengawasan distribusi melibatkan berbagai pihak. Aparat keamanan turut dilibatkan karena pupuk bersubsidi dinilai rawan diselewengkan. Nilai ekonominya tinggi dan kebutuhannya sangat mendesak.

Pengawasan berlapis menunjukkan keseriusan negara. Namun pendekatan reaktif belum cukup membangun sistem yang tahan uji. Pencegahan perlu diperkuat sejak awal distribusi.

Menata Ulang Arah Kebijakan

Evaluasi pupuk bersubsidi di NTB pada 2026 mengarah pada satu kesimpulan. Dari sisi ketersediaan dan harga, kemajuan nyata telah terlihat. Sistem penebusan juga semakin terstruktur.

Namun keberhasilan tersebut masih rapuh. Tanpa pengawasan konsisten dan perbaikan data berkelanjutan, risiko penyimpangan tetap ada. Ketahanan sistem sangat bergantung pada integritas pelaksana.

Langkah pertama yang perlu diperkuat adalah pembaruan e-RDKK. Pendataan harus mencerminkan kondisi riil setiap wilayah. Lahan irigasi dan tadah hujan memiliki kebutuhan berbeda.

Ketepatan data akan menutup celah kelangkaan buatan. Distribusi menjadi lebih adil dan terukur. Ruang permainan di tingkat hilir dapat ditekan.

Langkah kedua adalah pengawasan berbasis pencegahan. Transparansi harga di kios dan keterbukaan informasi alokasi menjadi kunci. Pelibatan kelompok tani dalam pengawasan perlu diperluas.

Langkah ketiga menyangkut keberlanjutan jangka panjang. Kebijakan pupuk bersubsidi perlu dipadukan dengan efisiensi pemupukan. Ketergantungan berlebihan pada subsidi harus dikurangi.

Petani yang lebih mandiri akan lebih tahan terhadap gejolak kebijakan. Dalam jangka panjang, ini memperkuat ketahanan sektor pertanian. Pupuk bersubsidi menjadi jembatan, bukan tujuan akhir.

Pada akhirnya, pupuk bersubsidi mencerminkan hubungan negara dan petani. Ia menunjukkan sejauh mana kebijakan hadir tepat waktu dan berkeadilan. Tahun 2026 memberi sinyal arah perbaikan.

Tantangannya adalah menjaga konsistensi. Jika tata kelola dijalankan jujur dan berkelanjutan, pupuk bersubsidi akan menopang ketahanan pangan. Bukan hanya untuk satu musim, tetapi untuk masa depan.