JAKARTA - Lampung menyimpan peluang besar pengembangan pembangkit listrik tenaga surya terapung di sejumlah bendungan utamanya.
Potensi ratusan megawatt disebut tersedia, namun hingga kini belum satu pun proyek diumumkan masuk tahap pembangunan. Seluruh rencana tersebut masih berhenti pada wacana dan pemetaan awal.
Pemerintah Provinsi Lampung menempatkan PLTS terapung sebagai bagian strategi menuju kemandirian energi. Pengembangan energi terbarukan juga diarahkan untuk memperkuat bauran listrik daerah. Langkah ini dinilai sejalan dengan kebutuhan listrik yang terus meningkat.
Kebutuhan listrik Lampung saat ini mencapai sekitar 1.300 megawatt. Dari jumlah tersebut, sekitar 300 megawatt masih dipasok dari luar daerah. Kondisi ini mendorong pemerintah daerah mencari sumber energi alternatif.
Dorongan Mengurangi Ketergantungan Listrik
Ketergantungan pasokan listrik dari luar daerah menjadi perhatian pemerintah provinsi. Pemerintah menilai kondisi tersebut perlu dikurangi secara bertahap. Energi surya dipandang sebagai salah satu solusi yang ramah lingkungan.
Rencana pengembangan PLTS terapung diarahkan ke beberapa bendungan besar. Lokasi yang dipertimbangkan antara lain Bendungan Batutegi, Way Sekampung, dan Margatiga. Pemanfaatan dirancang sekitar 20 persen dari luas genangan air.
Pemanfaatan bendungan dianggap tidak mengganggu fungsi utama infrastruktur tersebut. PLTS terapung juga dinilai efisien karena tidak membutuhkan lahan baru. Namun, rencana tersebut masih belum bergerak ke tahap konstruksi.
Masih Berhenti di Tahap Perencanaan
Hingga kini, pengembangan PLTS terapung di Lampung masih berada pada tahap pemetaan potensi. Penjajakan kerja sama dengan pihak terkait juga masih berlangsung. Belum ada kepastian kapan proyek akan mulai dibangun.
Kapasitas awal yang akan direalisasikan juga belum diumumkan secara jelas. Selain itu, belum ada kejelasan apakah proyek tersebut telah masuk daftar prioritas. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai arah implementasi kebijakan.
PLTS terapung merupakan proyek padat modal yang membutuhkan kepastian pasar. Investor sangat bergantung pada jaminan pembelian listrik. Tanpa kepastian tersebut, proyek berisiko berhenti di atas kertas.
Pembelajaran dari Proyek Daerah Lain
Jika dibandingkan dengan proyek PLTS terapung di daerah lain, perbedaannya cukup mencolok. Proyek yang telah beroperasi memiliki kepastian kebijakan sejak awal. Dukungan pemerintah pusat menjadi faktor kunci keberhasilan.
Proyek yang berjalan umumnya sudah masuk dalam rencana penyediaan tenaga listrik nasional. Skema pembelian listriknya juga telah ditetapkan secara jelas. Hal ini memberikan kepastian bagi investor dan pelaksana proyek.
Kondisi serupa belum terlihat secara konkret pada rencana PLTS terapung Lampung. Kepastian kebijakan dan dukungan lintas lembaga masih dinantikan. Tanpa hal tersebut, proyek sulit bergerak maju.
Target Ambisius dan Tantangan Realisasi
Sesungguhnya, Lampung telah melampaui target nasional bauran energi terbarukan. Saat target nasional berada di angka 23 persen, Lampung telah mencapai sekitar 30 persen. Capaian ini menunjukkan potensi energi daerah yang besar.
Tantangan berikutnya bukan sekadar menambah angka bauran energi. Pemerintah daerah dihadapkan pada kebutuhan memastikan proyek benar-benar dieksekusi. Tanpa realisasi, capaian tersebut berisiko stagnan.
Potensi PLTS terapung yang dipaparkan juga tergolong besar. Bendungan Margatiga diperkirakan memiliki potensi lebih dari 460 megawatt. Bendungan Batutegi dan Way Sekampung masing-masing memiliki potensi ratusan megawatt.
Namun, potensi teknis yang besar tidak selalu mudah direalisasikan. Pengalaman di berbagai daerah menunjukkan pembangunan bertahap lebih realistis. Kapasitas awal biasanya jauh lebih kecil dari potensi maksimal.
Target peningkatan kapasitas pembangkitan hingga 2.000 megawatt dari energi terbarukan dinilai cukup ambisius. Tanpa peta jalan rinci, target tersebut sulit diukur kemajuannya. Publik membutuhkan kejelasan tahapan pembangunan.
Lebih dari sekadar pemetaan, dibutuhkan keputusan konkret atas satu proyek. Tenggat waktu yang jelas dan kapasitas awal yang realistis menjadi kunci. Tanpa itu, potensi PLTS terapung Lampung berisiko terus tertunda.
